Sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana sanksi diberikan tergantung seberapa berat pelanggaran yang dilakukan.
Proses sertifikasi halal berada di bawah koordinasi BPJPH (di bawah Kementerian Agama), yang bekerja sama dengan LPH sebagai lembaga pemeriksa, dan MUI sebagai pemberi fatwa. Meskipun MUI dulu menjadi pihak utama dalam sertifikasi halal, kini perannya lebih fokus pada pemberian fatwa setelah pemeriksaan dilakukan.
Jenis SIUP ini ditujukan untuk para pelaku usaha mikro dengan modal dan kekayaan bersih yang mencapai lebih dari Rp10 miliar
” yang sebelumnya sudah familiar digunakan menjadi pembiasaan menggunaan Coretax DJP. Tidak mengherankan jika wajib pajak banyak terlihat memenuhi kantor pajak. Kantor pajak pun gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait implementasi sistem Coretax DJP ini.
Bagi wajib pajak yang tidak mendokumentasikan arsip perpajakannya dengan baik, EFIN sering dianggap sebagai pain stage
Walaupun terbilang sulit, banyak orang yang tetap tertarik membuka usaha milik mereka sendiri dengan alasan revenue yang lebih menjanjikan, dan juga fleksibilitas dalam waktu kerja. Namun kendati demikian, ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan sebelum memulai perusahaan anda sendiri, dan salah satu yang terpenting adalah membuat izin perusahaan milik anda sendiri. Berikut sudah kami rangkum, beberapa hal yang harus anda ketahui sebelum membuat izin perusahaan.
Dengan memiliki sertifikat BPOM, produk kosmetik Anda menjadi lebih terpercaya bagi konsumen. Jadi, jangan lupa mendaftarkan izin edar untuk produk kosmetik yang dijual.
Regulasi terbaru UU Cipta Kerja mengubah dan merevisi sejumlah aturan yang terkait dengan izin masuk TKA. Perubahan ini dinilai dapat memberikan stimulus dan mampu mendorong peningkatan investasi asing.
Tentu ada beberapa hal dan syarat administrasi yang perlu disiapkan untuk membuat Surat Izin Usaha Perusahaan, dan semua ini akan berbeda tergantung dari usaha bisnis yang diajukan. Berikut adalah syarat yang diperlukan untuk pembuatan SIUP di tiap jenis usaha yang berbeda :
SIUP adalah izin operasional yang diperuntukan bagi semua perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang perdagangan, seperti menjual barang atau jasa. Surat ini wajib dimiliki oleh para pelaku usaha, dari perorangan, PT, CV, hingga BUMN untuk menjadi bukti bahwa usaha yang dijalankan telah lawful dan sah.
Dalam prakteknya terdapat beberapa peraturan yang harus ditaati oleh semua badan hukum mengenai peraturan website perizinan tenaga kerja asing, antara lain adalah:
Selain itu, sebagai bagian dari penyempurnaan proses bisnis pembayaran pajak, aktivitas pembuatan kode billing dijadikan satu rangkaian dengan aktivitas pemenuhan kewajiban yang lain, seperti pelaporan pajak.
Sebelum melakukan pembuatan SIUP, anda harus memastikan bahwa jenis perizinan yang dibuat telah sesuai dengan perusahaan anda. Empat Jenis SIUP ini dibedakan berdasarkan tingkat kekayaan, dan besaran modal milik badan usaha (tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha), antara lain adalah :
Kode billing sebagai dasar pembayaran pajak secara on-line sudah digunakan sejak tahun 2014. Penggunaan kode billing ini menggantikan cara sebelumnya yang dilakukan dengan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP).